Pelayanan haji dan umrah bagi jutaan jamaah Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih modern. Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) tengah serius memperkuat integrasi sistem digital dengan pemerintah Arab Saudi demi keselamatan dan kenyamanan jamaah.
Forum Kolaborasi di Makkah
Dalam forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange yang digelar di Makkah, Menteri Haji Moch. Irfan Yusuf menekankan bahwa aspek perlindungan adalah prioritas utama. "Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh," tegasnya.
Platform Nusuk Masar sebagai Pusat Layanan
Sejalan dengan Saudi Vision 2030, Indonesia mendukung penuh pembaruan layanan haji. Fokusnya adalah memastikan data antara kedua negara terhubung sempurna, terutama dalam mengoptimalkan platform Nusuk Masar untuk urusan kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah — platform digital resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang wajib digunakan untuk memesan hotel, transportasi, dan layanan terintegrasi.
Dua Usulan Penting Indonesia
Indonesia mengusulkan dua poin penting: pertama, fleksibilitas penggantian visa jamaah yang batal berangkat di menit-menit terakhir agar kuota tidak terbuang sia-sia. "Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia," ujar Irfan Yusuf. Kedua, kejelasan teknis agar pembayaran Dam (denda) tamattu dapat dilakukan secara digital, sehingga jamaah tidak perlu bingung dan prosesnya jauh lebih praktis.
Menuju Tata Kelola Haji Modern
Dengan integrasi digital ini, segala urusan administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, pengawasan lebih ketat, dan penanganan darurat dapat dilakukan dalam sekejap. Ini merupakan fondasi besar menuju tata kelola haji yang lebih transparan dan modern — yang ujungnya membuat jamaah dapat beribadah dengan lebih tenang dan khusyuk.
